PURBALINGGA INFO – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengarahkan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 untuk memperbesar manfaat belanja daerah bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penanganan persampahan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Arah tersebut disampaikan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam Rapat Paripurna DPRD Purbalingga dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (30/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Purbalingga Aman Waliyudin.
Fahmi mengatakan alokasi belanja modal 2027 diprioritaskan untuk peningkatan kualitas jalan dan irigasi, pemenuhan sarana pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur pelayanan dasar lainnya. Penentuan prioritas mempertimbangkan tingkat urgensi, kondisi existing, kesiapan pelaksanaan, jumlah penerima manfaat, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Kami berkomitmen agar belanja modal Tahun Anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi mampu memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, konektivitas, produktivitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga,” kata Fahmi.
Untuk masyarakat yang menghadapi persoalan akses jalan, pemerintah daerah akan menentukan ruas yang ditangani berdasarkan kondisi dan tingkat kerusakan, fungsi serta tingkat kepentingan ruas, konektivitas antarwilayah, tingkat pelayanan jalan, pemerataan pembangunan, dan kemampuan fiskal daerah. Data kondisi jalan dan verifikasi lapangan juga akan menjadi dasar penentuan penanganan.
Di bidang kesehatan, Pemkab Purbalingga menyiapkan anggaran JKN PBI APBD untuk menjaga keberlanjutan cakupan Universal Health Coverage (UHC), khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah juga akan melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan serta menyederhanakan alur pelayanan dalam kondisi darurat melalui skema UHC non-cut off.
“Pembenahan ini diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta mutu pelayanan medis di puskesmas dan RSUD, sehingga masyarakat kurang mampu dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang cepat, adil, dan berkualitas,” ujarnya.
Sementara di bidang pendidikan, anggaran diarahkan untuk peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan hak dan kesejahteraan pendidik, serta pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah. Pemkab juga akan menggelar bimbingan teknis calon kepala sekolah pada 2027 untuk menyiapkan regenerasi kepemimpinan sekolah dasar sekaligus mengurangi kekosongan kepala sekolah yang selama ini menyebabkan seorang kepala sekolah harus mengampu lebih dari satu sekolah.
Persoalan persampahan juga menjadi salah satu perhatian dalam rancangan APBD 2027. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran Rp5 miliar untuk penanganan persampahan melalui revitalisasi dan aktivasi TPS3R serta KSM yang telah diverifikasi dan divalidasi, disertai penguatan metode bisnis sirkular agar pengelolaan sampah tidak hanya mengandalkan pola angkut dan buang.
Menghadapi dampak kekeringan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan sejumlah langkah yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Pada sektor pertanian diberikan bantuan solar dan pulsa listrik kepada kelompok tani untuk mengoptimalkan pompa air di wilayah yang kekurangan air. Selain itu, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) disiapkan dengan cakupan 1.600 hektare bagi petani yang mengalami gagal panen akibat kemarau panjang, sementara BPBD memberikan bantuan air bersih berdasarkan laporan masyarakat dan hasil asesmen kebutuhan.
Untuk membiayai berbagai kebutuhan tersebut, Pemkab Purbalingga tetap berupaya meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengabaikan kondisi daya beli masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain memperbarui basis data pajak dan retribusi, memperluas basis penerimaan, melakukan digitalisasi pembayaran dan e-retribusi, serta meningkatkan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak.
Fahmi menegaskan keterbatasan fiskal menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD 2027. Karena itu, ruang fiskal yang tersedia diarahkan pada belanja prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sejalan dengan tema pembangunan 2027, yakni akselerasi infrastruktur dasar dan pariwisata berkelanjutan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan ketahanan sosial. (dhs/Kominfo)
