PURBALINGGA INFO – Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan rotasi tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai bagian dari penataan kepemimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penataan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap OPD dapat bekerja lebih optimal dan memberikan hasil yang dirasakan masyarakat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung di Pendopo Dipokusumo, Purbalingga, Senin (21/9/26). Rotasi tersebut merupakan bagian dari penerapan manajemen talenta dalam penataan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Purbalingga.
Pejabat yang dilantik yakni Tri Gunawan Setyadi dari Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan menjadi Kepala Dinas Perhubungan; Much Umar Faozi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; Johan Arifin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; serta Sutrisno dari Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Selanjutnya, Revon Haprindiat dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Bambang Triono dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; serta R. Budi Setiawan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan perubahan kepemimpinan OPD dilakukan secara objektif agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih baik dan optimal. Menurut dia, penataan tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kebutuhan organisasi dan kinerja pemerintahan.
“Mutasi dan juga perubahan dalam struktur kepemimpinan di OPD itu semata-mata agar Pemerintah Kabupaten Purbalingga ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi dan lebih optimal lagi,” kata Fahmi.
Ia meminta pejabat yang baru dilantik memberikan kontribusi terbaik, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Evaluasi kinerja juga akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan untuk melihat capaian dan memastikan program serta kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Fahmi menekankan pejabat di lingkungan Pemkab Purbalingga tidak cukup hanya menyelesaikan pekerjaan administratif dan menunggu perintah. Para pejabat, terutama pimpinan OPD, diharapkan mampu mengenali persoalan di bidang masing-masing, mengambil inisiatif, serta menawarkan solusi yang dapat ditindaklanjuti.
“Jangan menunggu ada laporan, jangan menunggu ada temuan, jangan menunggu ada arahan. Tapi dari Bapak-Ibu semua, kasih solusinya. Berikan masukan, berikan input, berikan inovasi, berikan gagasan,” ujarnya.
Menurut Fahmi, pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat hanya dengan mengandalkan Bupati. Karena itu, pejabat pada setiap jenjang pemerintahan perlu bergerak sesuai tanggung jawabnya sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lebih cepat dan bersama-sama.
“Seorang pemimpin itu adalah seorang yang problem solver, harus mampu menyelesaikan masalah,” katanya. Ia juga memastikan gagasan yang memiliki keluaran jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat akan mendapat dukungan pemerintah daerah, termasuk dengan mencari solusi bersama apabila membutuhkan dukungan anggaran.
Para pejabat yang baru dilantik diminta segera menjalankan tanggung jawab di posisi masing-masing dengan mengedepankan inisiatif, gagasan, dan solusi. Dengan demikian, berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawabnya dapat segera ditindaklanjuti untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Purbalingga. (dhs/Kominfo)
