PURBALINGGA INFO – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo mempelajari pengelolaan jaringan intra Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan jaringan ke organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan dengan biaya infrastruktur yang lebih efisien.
Dalam kunjungan tersebut, Diskominfo Wonosobo mempelajari pengelolaan jaringan intra yang diterapkan Pemkab Purbalingga, mulai dari infrastruktur jaringan, pengelolaan bandwidth, hingga sistem keamanan dan pusat data.
Dea Aldy A dari Diskominfo Kabupaten Wonosobo mengatakan saat ini Pemkab Wonosobo membangun jaringan fiber optik (FO) secara mandiri. Namun, pembangunan tersebut membutuhkan biaya besar dan belum menjangkau seluruh OPD.
“Kami menggunakan FO mandiri Pemkab, sedangkan Purbalingga menggunakan Metro LDP. Penggunaan Metro ini sepertinya bagus dan ingin kami terapkan juga di Wonosobo untuk dinas-dinas dan kecamatan,” katanya.
Ia mengatakan berdasarkan kalkulasi yang dilakukan, pembangunan jaringan intra secara mandiri membutuhkan anggaran yang besar. Karena itu, pola jaringan Metro yang diterapkan Purbalingga menjadi salah satu hal yang dipelajari untuk melihat kemungkinan penerapannya di Wonosobo.
Kepala Bidang Informatika Dinkominfo Purbalingga Warkhan Agus menyambut baik kunjungan tersebut. Menurut dia, pertukaran informasi antarpemerintah daerah diperlukan untuk melihat berbagai pilihan dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
Pranata Komputer Ahli Pertama Dinkominfo Purbalingga Hermawan menjelaskan mayoritas jaringan pemerintah daerah di Purbalingga menggunakan Metro dari Lintas Data Prima (LDP). Dari 23 OPD yang terhubung jaringan internet Pemkab Purbalingga, sebanyak 15 OPD menggunakan jaringan Metro LDP dan delapan OPD menggunakan FO Dinkominfo.
Untuk memenuhi kebutuhan internet di 23 OPD, Pemkab Purbalingga menggunakan layanan dari Lintas Data Prima (LDP) dengan bandwidth 750 Mbps. Selain itu, sejak 2025 Pemkab Purbalingga menggunakan layanan Telkom dengan bandwidth 100 Mbps sebagai ISP cadangan jika terjadi gangguan pada layanan utama.
Hermawan mengatakan penggunaan jaringan tersebut turut mendukung efisiensi anggaran bandwidth. Menurut dia, efisiensi dimungkinkan karena harga layanan semakin kompetitif dan kebutuhan bandwidth dapat dihitung lebih presisi sesuai kebutuhan layanan.
“Efisiensi anggaran dapat dilakukan tanpa mengubah kebutuhan layanan internet IP Transit,” ujarnya.
Jaringan yang dikelola Pemkab Purbalingga juga dimanfaatkan untuk mendukung akses masyarakat di sejumlah ruang publik melalui fasilitas WiFi gratis, antara lain di Pasar Segamas, Pasar Bukateja, Mal Pelayanan Publik, Alun-Alun Purbalingga, Purbalingga Food Center dan GOR. Infrastruktur tersebut juga mendukung CCTV di sejumlah lokasi, termasuk Perempatan Sirongge. (dhs/Kominfo)
