PURBALINGGA – Dalam Rapat Penyampaian Pandangan Umum (Pandum) Fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (24/6/2026) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Aris Widiarso disampaikan bahwa realisasi anggaran ke depannya bisa lebih berdampak bagi masyarakat. Dampak yang diharapkan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Hal tersebut didasarkan adanya SILPA sebesar Rp. 103,767 miliar yang menurut Fraksi PKB perlu adanya penyerapan anggaran untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Sementara itu, Fraksi PKS memandang perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebab terbentuknya SILPA agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang semakin efektif dan tepat sasaran.
“Pastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Fraksi PKS yang Pandumnya disampaikan oleh Siti Sifa kepada Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga.
Wakil Ketua DPRD, Aris Widiarso memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025
Fraksi Partai Golkar menyoroti masih adanya ruas jalan yang masih rusak dan penerangan jalan umum yang mati sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra agar Pemkab Purbalingga melakukan perawatan dan peningkatan sarana penerangan jalan di beberapa wilayah.
Dalam Rapat Paripurna yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Purbalingga Herni Sulasti, Fraksi Gerindra juga menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan. Diharapkan Pemkab Purbalingga bisa memberikan solusi berupa jaminan kesehatan bagi masyarakat seperti UHC, dan diharapkan juga kekosongan Kepala Sekolah bisa segera teratasi agar pelaksanaan Pendidikan tidak terganggu.
Predi Setiadi, perwakilan Fraksi Amanat Demokrat menyerahkan Pandum kepada Wabup Purbalingga, Dimas Prasetyahani
Minimnya anggaran pada Perangkat Daerah menurut Fraksi Amanat Demokrat menjadi salah satu sebab tidak optimalnya pelayanan terhadap masyarakat. Dicontohkannya dalam pelayanan Kesehatan, ada masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan (UHC) karena kekurangan anggaran.
“Fraksi Amanat Demokrat insyaallah tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan Bupati yang pro rakyat dan berkeadilan sosial, namun juga akan tetap terus memberi solusi dan bijak mengkritisi,” tutup Fraksi Amanat Demokrat dalam Pandumnya. (FH/Kominfo)
