PURBALINGGA INFO – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggalang kolaborasi lintas sektor melalui Gerakan Purbalingga Gotong Royong sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Melalui gerakan ini, pemerintah menyinergikan berbagai program pemangku kepentingan, mulai dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga filantropi, organisasi masyarakat, media, hingga komunitas agar penanganan kemiskinan berjalan lebih terpadu dan tepat sasaran.
Gerakan tersebut disosialisasikan di Operation Room Graha Adiguna, Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal membangun komitmen bersama agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat saling melengkapi sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih optimal.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Purbalingga, Junus Wahiddiyantoro, mengatakan kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah semata. Karena itu, diperlukan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat melalui gerakan yang mampu menyatukan berbagai potensi dan sumber daya.
“Gerakan Purbalingga Gotong Royong menjadi upaya membangun sinergi aksi kolaboratif yang efektif, efisien, terpadu, dan berkelanjutan dalam mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga,” kata Junus.
Menurutnya, sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh unsur hexahelix agar program penanggulangan kemiskinan difokuskan pada desa dan kelurahan prioritas yang sama. Dengan demikian, sumber daya dari berbagai pihak dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, Suroto, menjelaskan Gerakan Purbalingga Gotong Royong dirancang untuk menyatukan sumber daya, program, dan kegiatan seluruh pemangku kepentingan. Selain menargetkan penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, gerakan ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya sekaligus menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
Sebagai implementasi gerakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menginisiasi pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSL-BU) sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha.
Melalui forum ini, program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha akan disinergikan dengan program pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi serta pendayagunaan dana sosial keagamaan dari LAZIS. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan kemiskinan di desa dan kelurahan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.
“Forum TJSL bukan menggantikan badan usaha dalam melaksanakan programnya, tetapi menjadi simpul koordinasi agar program TJSL lebih terarah, efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan daerah,” ujar Suroto.
Ia menambahkan, masyarakat akan memperoleh manfaat melalui pelaksanaan program yang lebih terpadu, mulai dari perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, penyediaan alat kerja, pendampingan usaha, serta digitalisasi pemasaran. Seluruh intervensi akan mengacu pada satu basis data melalui aplikasi SIPINTER sehingga bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran sekaligus menghindari tumpang tindih penerima.
Potensi kolaborasi dalam Gerakan Purbalingga Gotong Royong dinilai sangat besar. Dalam lima tahun terakhir, realisasi program TJSL badan usaha, BUMD, dan BAZNAS di Kabupaten Purbalingga mencapai Rp30,75 miliar. Nilai tersebut belum termasuk kontribusi berbagai lembaga amil zakat, organisasi sosial, maupun komunitas yang selama ini aktif membantu masyarakat.
Dengan potensi kolaborasi tersebut, Gerakan Purbalingga Gotong Royong diharapkan mampu menyatukan berbagai sumber daya yang selama ini berjalan sendiri-sendiri sehingga penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga menjadi lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (dhs/Kominfo)
