PURBALINGGA INFO – Puskesmas Kalikajar mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (26/5/26). Pencanangan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas oleh pimpinan serta seluruh pegawai sebagai bentuk komitmen membangun pelayanan yang bersih dan akuntabel.
Asisten Administrasi Umum Sekda Purbalingga, Siswanto, mengatakan pembangunan zona integritas tidak cukup hanya sebatas deklarasi, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan pola kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Keberhasilan zona integritas tidak hanya diukur dari indikator administratif, tetapi yang lebih penting adalah mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan sehingga kualitas layanan yang diberikan akan sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Kalau puskesmasnya bagus, pelayanannya bagus, maka pemerintah daerahnya juga akan dipandang bagus oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebelum Puskesmas Kalikajar, sudah ada delapan unit kerja di lingkungan Pemkab Purbalingga yang mencanangkan zona integritas. Lima di antaranya telah dievaluasi Tim Penilai Nasional KemenPANRB dan dua berhasil meraih predikat WBK, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta UPT Puskesmas Karangreja. Pemerintah daerah berharap langkah serupa diikuti puskesmas lain di Purbalingga.
Untuk mendukung pelayanan yang bersih dan akuntabel, lanjutnya, puskesmas juga perlu didukung sistem pelayanan yang tertata dan transparan. Salah satunya melalui penerapan E-Puskesmas dalam pengelolaan pelayanan dan administrasi.
“E-Puskesmas menjadi salah satu sistem yang wajib digunakan untuk menghindari kebocoran, penyimpangan, dan ketidaktelitian,” katanya.
Melalui pembangunan zona integritas tersebut, Pemkab Purbalingga berharap pelayanan kesehatan di Puskesmas Kalikajar semakin tertib, transparan, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. (dhs/Kominfo)
