PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus memperkuat tata kelola data berbasis geospasial sebagai fondasi pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Penjaminan Kualitas Data Geospasial yang digelar selama tiga hari, mulai Selasa (21/4/2026) bertempat di Ruang Ardilawet, Kompleks Sekretariat Daerah Purbalingga.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, yang menekankan pentingnya penyediaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan hingga evaluasi pembangunan.
Fungsional Statistisi Ahli Muda Dinkominfo Purbalingga, dalam laporannya, menyampaikan bahwa bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur perangkat daerah dalam mengelola data geospasial yang terstandar dan berkualitas, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam penyelenggaraan data geospasial di Kabupaten Purbalingga.
Peserta kegiatan berasal dari 22 perangkat daerah, satu bagian di Sekretariat Daerah, serta dua instansi vertikal yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Keterlibatan lintas sektor ini mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan ekosistem data yang terpadu dan saling terhubung.
Narasumber yang dihadirkan berasal dari Badan Informasi Geospasial (BIG), yakni Reni Setyowati selaku Pranata Komputer Madya, Agri Kristal sebagai Surveyor Pemetaan Muda, serta Muhammad sebagai Surveyor Pemetaan Pertama. Kehadiran para ahli ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman teknis peserta terkait pengelolaan dan penjaminan kualitas data geospasial.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian (ITIKSP) Dinkominfo Purbalingga, Budy Santosa, menegaskan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pengelolaan data geospasial. “Keberhasilan sistem informasi geospasial tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan SDM dalam mengelola, memperbarui, dan memanfaatkan data secara optimal,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa data geospasial memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai sektor pembangunan. Mulai dari perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, hingga mitigasi bencana dan pelayanan publik, semuanya membutuhkan data yang valid dan berbasis lokasi.
Sejalan dengan itu, Pemkab Purbalingga selama beberapa tahun terakhir terus menunjukkan komitmennya dalam penguatan geospasial, mulai dari penyediaan geoportal daerah sejak 2023, kerja sama dengan BIG dan perguruan tinggi, hingga peningkatan kapasitas aparatur melalui berbagai pelatihan teknis.
Capaian tersebut turut dibuktikan dengan peningkatan indeks kinerja simpul jaringan informasi geospasial daerah. Pada 2024, Purbalingga meraih predikat optimal dengan nilai 3,83 dan penghargaan Bhumandala, kemudian meningkat menjadi predikat unggul dengan nilai 4,35 pada 2025.
Menurutnya, capaian ini merupakan hasil dari komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola data yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Data yang berkualitas adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi antarperangkat daerah menjadi kunci agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dimanfaatkan secara luas,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap para peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengelolaan data geospasial di instansi masing-masing. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat semakin akurat, mutakhir, dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Pada akhirnya, penguatan data geospasial diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, melalui perencanaan pembangunan yang lebih efektif, pelayanan publik yang lebih tepat, serta kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. (GIN/Kominfo)
